Bagaimana Bawaslu Melakukan Pencegahan dan Penindakan

Bawaslu Magetan - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai tugas penting dalam tahapan Pemilu/Pemilihan, yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan dapat dimakanai sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu atau sengketa proses pemilu.

Pasal 101 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan Bawaslu sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu:

a.     Mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b.    Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; 

c.     Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan 

d.    Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: 

a.     Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b.    Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kotai 

c.     Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan 

d.    Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a.     Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b.    Memverilikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c.     melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;

d.    Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e.     Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.